Drone, sensor, dan perang memburu “tambang Bitcoin” ilegal di Malaysia

Di titik-titik panas penambangan Bitcoin ilegal di Malaysia, perburuan dimulai… dari udara.

Drone terbang menyisir deretan toko dan rumah kosong, memindai area dengan suhu tidak normal—ciri khas mesin-mesin yang seharusnya tidak beroperasi di sana.

Di darat, polisi membawa alat genggam untuk mendeteksi konsumsi listrik yang tidak biasa. Terkadang, metode pencarian bahkan lebih sederhana: warga menelepon karena mendengar “suara burung asing”, namun saat diperiksa, petugas menemukan suara alam itu hanyalah rekaman palsu untuk menutupi kebisingan mesin penambang di balik pintu terkunci.

Jaringan pengawasan ini ada karena skala masalahnya sudah melampaui upaya konvensional. Menurut laporan lokal, sejak 2020 hingga Agustus 2025, pihak berwenang telah menemukan 13.827 lokasi pencurian listrik untuk menambang crypto, mayoritas Bitcoin.

Kerugian diperkirakan sekitar 4,6 miliar ringgit—setara 1,1 miliar USD—menurut Perusahaan Listrik Negara Tenaga Nasional (TNB) dan Kementerian Transisi Energi & Transisi Air.

Hingga awal Oktober, di tengah harga Bitcoin yang mencetak rekor lalu anjlok lebih dari 30% sebelum pulih, pihak berwenang telah mencatat sekitar 3.000 kasus pencurian listrik terkait penambangan koin.

Para penambang ini sangat cerdik. Mereka terus berpindah antara toko kosong dan rumah tak berpenghuni; memasang pelindung panas untuk menyamarkan sinyal panas dari mesin penambang.

Banyak lokasi dilengkapi CCTV, kunci pengaman ekstra kuat, bahkan dipasangi jebakan berupa pecahan kaca untuk mencegah penggerebekan.

Pengejaran ini telah berlangsung bertahun-tahun dan kini makin intensif. TNB melaporkan pencurian listrik terkait crypto naik hampir 300% dalam enam tahun terakhir, khususnya periode 2018–2023 menyebabkan kerugian sekitar 3,4 miliar ringgit.

Jika menghitung tahun-tahun sebelumnya, total tagihan kerugian dari penambangan Bitcoin ilegal hampir menyentuh 8 miliar ringgit. Di negara bagian Perak, banyak pemilik rumah ditinggalkan dengan tagihan TNB bernilai jutaan ringgit karena penyewa menjalankan mesin penambang ilegal lalu melarikan diri, memaksa mereka menanggung biaya sendiri.

Jaringan sensor di balik operasi penertiban

Pemeriksaan meteran listrik sederhana kini telah bertransformasi menjadi sistem pengawasan berlapis.

Ruang kontrol TNB kini memantau smart meter di tingkat gardu distribusi, mencatat setiap kehilangan listrik yang tak dapat dijelaskan.

“Distribution Transformer Meters” dalam program percontohan mengukur aliran listrik ke tiap kawasan secara real-time. Jika total konsumsi semua rumah jauh lebih rendah dari pasokan, itu tanda ada pencurian listrik.

Ketidaknormalan ini menghasilkan daftar ruas jalan yang perlu diperiksa. Dari situ, tim patroli akan menerbangkan drone thermal di malam hari, dipadukan alat pengukur beban genggam. Alih-alih “mengetuk tiap pintu”, kini petugas sudah punya target spesifik.

Drone mendeteksi titik panas yang dicurigai sebagai mesin penambang; sensor memastikan aliran listrik yang tidak lazim.

TNB telah menggambarkan sistem ini sejak 2022: awalnya pemeriksaan manual, lalu beralih ke pemantauan data saat masalah membesar.

Perusahaan ini juga membangun basis data internal yang menghubungkan lokasi mencurigakan dengan pemilik dan penyewa. Kementerian energi menyebut ini telah menjadi sumber data utama setiap operasi pemeriksaan dan penggerebekan terkait pencurian listrik demi penambangan Bitcoin.

Masalah terbesarnya adalah identitas yang samar: perangkat atas nama perusahaan “cangkang”, rumah disewa berlapis-lapis, sehingga sulit menjerat pelaku meski peralatan disita.

Pada 19/11, pemerintah membentuk satgas lintas kementerian melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Negara Malaysia, dan TNB untuk koordinasi penertiban. Wakil Menteri Energi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyebut risikonya “nyata”.

Ia mengatakan kepada Bloomberg:

“Risiko sekarang bukan sekadar pencurian listrik. Mereka bisa merusak infrastruktur. Ini sudah menjadi tantangan untuk seluruh sistem.”

Kelebihan beban gardu, kebakaran, dan pemadaman listrik lokal makin sering terjadi.

Satgas ini sedang membahas usulan pelarangan total aktivitas penambangan Bitcoin—bahkan jika membayar listrik.

Nasir tegas:

“Meski beroperasi legal, pasarnya terlalu fluktuatif. Saya belum melihat satu pun model penambangan yang dianggap sukses dalam kerangka regulasi.”

Ia juga menilai model operasi berpindah-pindah para penambang menunjukkan adanya jaringan terorganisir, bukan individu.

Ilmu ekonomi di balik “mengakali meteran”

Akar masalahnya terletak pada faktor ekonomi: listrik murah, aset bernilai tinggi, biaya operasional nyaris nol.

Malaysia sejak lama memberlakukan tarif listrik domestik rendah, mulai 21,8 sen/kWh untuk 200 kWh pertama dan naik secara bertahap hingga sekitar 51–57 sen untuk tingkat konsumsi lebih tinggi, setara sekitar 2.900–2.910 VND/kWh.

Mulai 2025, tarif dasar naik jadi 45,4 sen/kWh, setara sekitar 3.250–3.650 VND/kWh, dan pengguna besar kena biaya tambahan untuk konsumsi di atas 600 kWh.

Namun, menurut analisis gabungan, harga listrik riil di Malaysia hanya sekitar 0,01–0,05 USD/kWh tergantung jenis dan subsidi.

Bagi penambang yang mengoperasikan puluhan hingga ratusan mesin ASIC 24/7, membayar listrik atau mencuri listrik menentukan apakah untung tipis atau superprofit.

Karenanya, mereka mencari cara melewati meteran.

Banyak penggerebekan menemukan kabel dialirkan langsung dari jaringan sebelum meteran, sehingga konsumsi listrik yang tercatat tetap seperti rumah biasa, padahal gardu harus menanggung beban berkali lipat.

Akmal juga menyoroti harga Bitcoin sebagai pemicu utama. Ketika BTC menembus 100.000 USD, banyak orang “siap ambil risiko mencuri listrik”.

Hukumannya berat—maksimal 1 juta ringgit dan 10 tahun penjara—tapi struktur organisasi membuat risiko riil rendah. Operator mesin jarang atas nama penyewa atau pemilik alat.

Ada pula biaya peluang: Malaysia berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara, memperluas energi bersih, dan membangun pusat data. Setiap kWh yang dicuri berarti energi hilang dari sektor strategis ekonomi.

Ke mana mereka pergi saat lampu padam?

Di Malaysia, penambang ilegal terus berpindah antara rumah kosong, kawasan komersial tak berpenghuni, bahkan mal sepi, memasang pelindung panas, CCTV, dan jebakan anti-penggerebekan.

Salah satu contoh viral adalah pusat perbelanjaan ElementX Mall dekat Selat Malaka, yang menampung banyak mesin penambang dan baru dibersihkan setelah videonya bocor ke TikTok.

Di Sarawak, mesin penambang ditemukan di tumpukan kayu atau bangunan terpencil di hutan, langsung terhubung ke jaringan listrik udara.

Dan seperti tren global, saat satu tempat diperketat, mesin-mesin pindah ke negara dengan listrik lebih murah atau pengawasan lebih longgar.

Sejak larangan China tahun 2021, “migrasi besar-besaran” mesin penambang terjadi ke Kazakhstan, Amerika Utara, dan kawasan kaya energi lain. Saat Kazakhstan mengetatkan, mesin lari ke Rusia dan Asia Tengah.

Kuwait kini menindak keras rumah tangga yang konsumsi listriknya 20 kali lipat normal. Laos, yang dulu mengundang penambang, kini bersiap memutus listrik seluruh operasi crypto mulai awal 2026 demi mendukung pusat data AI dan industri berat.

Bahkan Tiongkok—yang melarang penambangan—juga mencatat aktivitas bawah tanah kembali, menyumbang 14–20% hashrate global pada 2025.

Malaysia pun terjebak dalam siklus ini: saat satu wilayah diperketat, penambang makin lihai menyamar di dalam negeri atau pindah ke negara tetangga.

Akmal menyebut kemampuan relokasi cepat dan pola operasinya menandakan aktivitas jaringan terorganisir, bukan individu.

Pertarungan kini bukan sekadar soal pencurian listrik. Ini adalah pertanyaan apakah Malaysia mampu melindungi sistem listrik demi transisi hijau dan ekonomi digital, atau justru menjadi “pit stop” baru dalam perburuan listrik murah global—yang kini diburu drone.

Tô Tần